indate.net-BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan persoalan perlintasan kereta di wilayah Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal. Bantuan ini direncanakan untuk membiayai pembebasan lahan serta pembangunan infrastruktur berupa underpass atau flyover sebagai solusi atas keberadaan Jalur Perlintasan Langsung (JPL) yang dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, membenarkan adanya pengajuan bantuan tersebut. Ia menyatakan bahwa beban biaya pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur cukup besar sehingga Pemkot Bogor membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi.
“Kami butuh membebaskan lahan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi. Karena itu, kami mengajukan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedie saat ditemui di Bogor, Rabu (30/4/2025).
Meski demikian, Dedie belum merinci besaran bantuan yang diajukan. Ia mengatakan bahwa hal itu masih dalam tahap kajian lebih lanjut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyebutkan bahwa nilai bantuan yang diusulkan Pemkot Bogor mencapai Rp290 miliar. Dari total tersebut, sekitar Rp40 miliar akan dialokasikan untuk pembebasan lahan dan Rp250 miliar untuk pembangunan underpass atau flyover. Namun, keputusan terkait bentuk infrastruktur yang akan dibangun masih menunggu hasil kajian teknis.
“Pengusulan ini masih dalam proses administrasi. Usulan telah disampaikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kota Bogor ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat,” ujar Iwan, Minggu (1/5/2025).
Iwan menambahkan, usulan bantuan ini terus dikawal oleh pihaknya agar dapat terealisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Ia menilai keberadaan infrastruktur tersebut penting untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di kawasan perlintasan rel Kebon Pedes.
Ia juga mengaku telah membangun komunikasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan kesiapan mendukung rencana tersebut.
Iwan berharap pemerintah pusat juga dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur ini agar beban pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.(*)
