indate.net-Jakrata- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya telah menonaktifkan sementara dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, setelah dilaporkan adanya dugaan kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa.
"BGN melakukan evaluasi mendasar. Sementara, dapur MBG di Bogor dinonaktifkan," ujar, Selasa (13/5/2025).
Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola distribusi MBG di wilayah tersebut dihentikan sementara sembari menunggu hasil evaluasi menyeluruh.
"SPPG dinonaktifkan sementara sambil menunggu evaluasi mendasar dan menyeluruh," ujar Tigor.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor menerima laporan adanya dugaan keracunan makanan dari program MBG yang menimpa sejumlah siswa sekolah dasar dan menengah pertama di wilayah Tanah Sareal. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Dinas Kesehatan melalui Labkesda Kota Bogor mengindikasikan keberadaan bakteri Salmonella Typhosa dan Escherichia coli (E. coli) pada beberapa sampel makanan.
“Pemeriksaan Labkesda menemukan kandungan bakteri E. coli pada sampel telur ceplok dengan saus barbeque. Sementara bakteri Salmonella terdeteksi pada sampel tumis toge dan tahu,” kata Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Senin (12/5/2025).
Pemeriksaan lebih lanjut terhadap sampel lainnya, seperti air minum dan muntahan siswa, masih menunggu hasil laboratorium.
Perketat SOP Pelaksanaan MBG
Dedie meminta agar BGN segera memperketat standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan terhadap penyediaan MBG di seluruh satuan pelayanan terkait, guna mencegah kejadian serupa.
"Jangan dianggap sepele. Ini kejadian serius karena menyangkut kesehatan anak-anak," ujarnya.
Menurut data terakhir, sebanyak 213 siswa dilaporkan terdampak, dengan 12 di antaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi para pasien dilaporkan mulai membaik, meskipun beberapa masih mengeluhkan gejala seperti lemas, mual, dan pusing.
Ajakan Evaluasi Program MBG
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, turut menyoroti kasus ini sebagai momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG secara menyeluruh. Ia menekankan perlunya penguatan sistem pelaksanaan di lapangan.
“Insiden di Bogor dan sebelumnya di Cianjur menjadi pengingat bahwa upaya baik ini perlu disertai dengan sistem pelaksanaan yang lebih ketat dan berkualitas,” ujar Eddy, Sabtu (10/5/2025).
Sebagai anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Bogor dan Cianjur, Eddy menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah mitigasi dan evaluasi yang tengah dilakukan.
“Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat terus berjalan dengan standar kesehatan, keamanan, kualitas, dan nilai gizi yang lebih baik,” ujarnya..(*)
