indate.net-BOGOR-Yayasan Pesona Bumi Pasundan (YPBP) menyoroti potensi pengurangan logistik untuk pencegahan HIV/AIDS yang dinilai dapat mempengaruhi upaya pengendalian kasus di Kota Bogor, Jawa Barat. Kondisi ini menjadi perhatian karena rata-rata terdapat dua kasus baru HIV yang terdeteksi setiap hari di kota tersebut.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan diskusi Support for Attending Budget Cycle Process in District yang digelar bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui sejumlah instansi terkait di Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jalan Kesehatan, Kecamatan Tanah Sareal, Selasa (10/3/2026).
Technical Officer YPBP, Ari Budiman, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang dilakukan jaringan masyarakat sipil di Kota Bogor untuk memberikan masukan dan rekomendasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Pertemuan ini bertujuan mendorong agar usulan program penanggulangan HIV dapat masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor,” kata Ari kepada wartawan seusai kegiatan.
Menurut Ari, usulan terkait penanggulangan HIV biasanya disampaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota. Namun, sejak 2023 isu tersebut dinilai belum menjadi prioritas dalam pembahasan di tingkat wilayah.
“Setiap tahun kami menyampaikan usulan terkait penanggulangan HIV. Namun sejak 2023, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, isu ini masih belum menjadi prioritas,” ujarnya.
Ari menilai, memasukkan program penanggulangan HIV dalam RKPD penting untuk mendukung target global Ending AIDS 2030. Ia berharap berbagai rekomendasi yang telah disampaikan organisasi masyarakat sipil dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Selain itu, Ari juga menyoroti dampak efisiensi anggaran yang berpotensi mempengaruhi program penanggulangan HIV. Di sisi lain, terdapat kemungkinan berkurangnya dukungan dari lembaga donor internasional yang selama ini turut membantu pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, salah satu dampak yang mulai dirasakan adalah berkurangnya logistik alat pencegahan HIV seperti Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) dan kondom.
“Logistik alat pencegahan ini mulai berkurang. Padahal di Kota Bogor setiap hari ada sekitar dua orang yang terinfeksi HIV. Ini menjadi perhatian serius karena pencegahan sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Apoh Ibrahim Saragih, mengatakan pertemuan tersebut juga membahas potensi berkurangnya bantuan luar negeri untuk program penanggulangan HIV di Indonesia yang dapat berdampak hingga ke daerah.
Menurutnya, selama ini banyak organisasi masyarakat sipil bergantung pada bantuan tersebut untuk menjalankan kegiatan operasional maupun program pencegahan.
“Potensi pengurangan bantuan luar negeri ini perlu kita sikapi dengan hati-hati. Kita harus memastikan dulu seperti apa bentuk pengurangannya, kapan mulai berlaku, dan program apa saja yang terdampak,” ujar Apoh.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak dapat langsung mengambil keputusan terkait pengadaan logistik pencegahan HIV tanpa dasar regulasi yang jelas. Karena itu, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, termasuk dari Kementerian Kesehatan.
Apoh menambahkan, proses perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah dilakukan jauh sebelum tahun pelaksanaan. Misalnya, perencanaan anggaran untuk 2027 telah dimulai sejak akhir 2025.
“Kami perlu mengetahui dasar kebijakan dari pusat, termasuk regulasinya. Setelah itu baru kita bisa menganalisis kebutuhan anggaran dan menentukan langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah,” kata Apoh.
Ia juga menyebutkan bahwa selama ini pengadaan alat pencegahan seperti kondom belum pernah secara khusus dianggarkan oleh pemerintah daerah. Umumnya, yang dianggarkan adalah bahan medis habis pakai.(*)
