indate.net-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan trase jalan baru di kawasan Batutulis. Proyek strategis tersebut ditargetkan tuntas pada 2026 dan diharapkan menjadi jawaban atas persoalan kemacetan serta keterbatasan akses transportasi yang selama ini dirasakan warga Bogor Selatan.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, menyampaikan bahwa dari sisi perencanaan hingga pendanaan, pembangunan trase Batutulis telah melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam forum Badan Anggaran. Salah satu tahapan krusial, yakni pembebasan lahan, telah menunjukkan progres signifikan.
Pemerintah Kota Bogor sebelumnya menyiapkan anggaran sekitar Rp22 miliar untuk pengadaan lahan. Realisasinya, pembayaran pembelian tanah telah diselesaikan pada 2025 dengan nilai appraisal mendekati Rp19 miliar. Menurut Rusli, langkah tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah Batutulis dan sekitarnya.
Memasuki tahun 2026, proyek trase jalan ini akan berlanjut ke tahap lelang dan pembangunan fisik yang akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. DPRD Kota Bogor, khususnya melalui Komisi III, memastikan akan melakukan pengawasan secara intensif agar proses pengerjaan berjalan sesuai rencana dan tidak melenceng dari jadwal yang telah ditetapkan.
Rusli menegaskan, kepastian waktu penyelesaian menjadi harapan utama masyarakat. Oleh karena itu, DPRD berkomitmen memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi warga.
Keberadaan trase jalan baru Batutulis dinilai sangat strategis karena akan memperlancar mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah, seperti Batutulis, Ranggamekar, Pamoyanan, Cipaku, hingga menjadi jalur alternatif menuju Cigombong. Jika proyek ini rampung sesuai target, beban lalu lintas di sejumlah akses yang selama ini padat diperkirakan dapat terurai secara signifikan.
Selain itu, Rusli juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintah. Ia menyebut, komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus dilakukan agar proyek berjalan tanpa hambatan hingga selesai tepat waktu.
“Ini bukan sekadar pembangunan jalan, tetapi upaya memulihkan akses dan aktivitas warga. Kami ingin memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.(*)
