indate.net-PARUNG – Belum selesainya proses pembangunan gedung utama (Gedung A) dari RSUD Parung di Desa Cogreg yang menggunakan dana anggaran bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Jawa Barat hampir sebesar 100 miliar, jadi sorotan sejumlah kalangan.
Pasalnya, keberadaan dan ketersediaan rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah bagian utara sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat untuk pelayanan medis yang lebih lengkap, dekat serta murah dan dijamin oleh pemerintah.
“Iya memang betul, di utara ada fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) tingkat pertama, adapula banyak rumah sakit swasta, tapi tentu akan berbeda dengan RSUD yang merupakan milik Pemda. Jadi ini perlu diperhatikan secara serius,” kata Fikar Khaerul Fahmi, Ketua KNPI Parung, Jum’at (20/5/2021).
Sementara tokoh masyarakat Parung, E. Benni SM menegaskan, perjuangan dari warga masyarakat untuk ditanggapi nya usulan pembangunan RSUD di wilayah utara sangat panjang. Hal itu karena ada kebutuhan dasar warga untuk mendapat layanan kesehatan yang prima.
“Pembangunan RSUD Parung janganlah terus dibiarkan mangkrak. Karena kalau kebutuhan untuk orang sakit tidak bisa di tunda. Semoga Pemkab Bogor, terutama Dinkes bisa lebih memperhatikan proyek RSUD Parung ini agar segera selesai,” tegas Benni, sapaannya.
Sementara itu, Ruhiyat Sudjana, Anggota DPRD Kabupaten Bogor menyuarakan secara lantang kritik tajam terkait soal keterlambatan progres pembangunan dari RSUD Parung yang dikerjakan oleh pihak penyedia jasa PT. Jaya Semanggi Engginering (JSE).
“Mungkin pemerintah memang tidak dirugikan dengan telatnya progres kerja, karena pembayaran dibayar sesuai hasil kerja. Tapi masyarakat tentu dirugikan. Harusnya penyedia jasa yang lalai dan tidak sesuai kontrak kerja segera di blacklist (daftar hitam),” tandas politisi Partai Demokrat ini.(*)
.jpeg "Hotel Bogor Valley, Tawarkan Paket Meeting Super Lengkap, Harga Terjangkau")
