indate.net-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap dugaan penipuan yang mengatasnamakan pegawai instansi tersebut.
Modus yang dilaporkan melibatkan penyebaran tautan digital yang mengarahkan masyarakat untuk mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari sumber tidak resmi. Dalam pesan yang beredar melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, pelaku mengaku sebagai petugas pendataan dari Disdukcapil dan mengarahkan penerima pesan untuk mengunduh aplikasi IKD melalui tautan yang dikirimkan.
Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa pelaku menggunakan panggilan video guna meyakinkan calon korban dengan berpura-pura menjadi petugas resmi.
Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menghubungi masyarakat secara langsung melalui pesan WhatsApp atau meminta mereka mengunduh aplikasi melalui tautan pribadi.
"Aplikasi IKD resmi hanya dapat diunduh melalui platform resmi seperti PlayStore dan App Store. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan mengklik tautan yang dikirimkan oleh pihak yang tidak dikenal," ujar Ganjar.
Ganjar menambahkan bahwa proses aktivasi aplikasi IKD hanya dilakukan melalui dua cara resmi, yakni dengan datang langsung ke kantor Disdukcapil Kota Bogor atau kantor kecamatan setempat, serta melalui layanan daring via Zoom setelah melakukan konfirmasi dengan petugas resmi.
Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menerima pesan atau panggilan mencurigakan yang mengatasnamakan Disdukcapil.
"Jika masyarakat menemukan hal yang mencurigakan, segera konfirmasi ke kami melalui Layanan Chat WhatsApp Sampurasun Dukcapil di nomor 081290003271. Jangan pernah memberikan data pribadi atau mengklik tautan dari sumber yang tidak jelas," tegasnya.
Beberapa warga mengaku mengalami kerugian setelah mengunduh aplikasi dari tautan yang tidak resmi. Dugaan sementara, perangkat mereka terinfeksi perangkat lunak berbahaya (malware) yang memungkinkan akses tidak sah ke data pribadi, termasuk aplikasi perbankan.
Pihak berwenang masih terus mengumpulkan informasi terkait laporan-laporan tersebut untuk penanganan lebih lanjut.(*)
